Indramayu, Sinarpagijaya.com — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu tengah menjadi sorotan publik. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat tersebut menuai sejumlah keluhan, khususnya terkait kualitas makanan dan tata kelola pelaksanaannya.
Sejumlah unggahan di media sosial Facebook memperlihatkan dugaan makanan yang dinilai kurang higienis serta tidak sesuai standar gizi. Temuan ini memicu reaksi warganet yang mempertanyakan pengawasan dan kualitas penyediaan makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Selain persoalan kualitas, beredar pula isu dugaan pengondisian dalam suplai bahan pokok oleh oknum tertentu. Dugaan tersebut disebut berpotensi memengaruhi mutu bahan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Namun hingga kini, informasi tersebut masih sebatas keluhan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan jurnalis untuk melakukan investigasi agar persoalan ini terang-benderang. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Diketahui, belum lama ini salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Krangkeng sempat ditutup sementara untuk evaluasi, menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara tepat sasaran dan berintegritas.(A .Teja, S.Spj)
