INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII, Diah Fitri Maryani, SE., MM dari Fraksi PDI Perjuangan, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bertempat di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Suhendri, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PDI Perjuangan, Basirun Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Krangkeng, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kedokan Bunder, perwakilan Pemerintah Desa Cangkingan, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Krangkeng menyampaikan bahwa kehadiran Teh Diah merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung.
“Ini kesempatan baik kedatangan Ibu Diah Fitri Maryani di Desa Cangkingan. Silakan masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan, karena tidak semua desa mudah menghadirkan anggota DPRD Provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Diah Fitri Maryani yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menegaskan bahwa kegiatan ini selain sebagai bentuk pengawasan, juga merupakan ajang silaturahmi dan penyerapan aspirasi masyarakat
“Sebagai anggota DPRD Provinsi, saya memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Karena itu, kami berkewajiban melakukan pengawasan baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Teh Diah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan, di antaranya:
Akses BPJS Kesehatan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat
Tekanan ekonomi dan kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM perluasan lapangan kerja
Normalisasi dan pelebaran saluran irigasi pertanian kekhawatiran kondisi gedung SDN 3 Cangkingan yang mengalami retak pada tembok minimnya kuota bantuan Rutilahu
Banjir yang kerap melanda rumah warga di Blok Sedong upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah
“Aspirasi yang masuk akan kami pilah sesuai kewenangan, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, untuk selanjutnya diperjuangkan dalam program pembangunan,” ujar Teh Diah.
Selain itu, Diah Fitri Maryani juga mendorong penguatan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian target pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Teh Diah berharap tata kelola pemerintahan di Jawa Barat semakin baik, bersih, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (Tarudi Sulaksana)
