Penulis: Aang Teja,S.SPJ
INDRAMAYU,Sinarpagijaya.com -
Pemerintah Kabupaten Indramayu aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 7 Juli 2025. Rakornas ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, serta melibatkan peran serta masyarakat secara penuh dalam pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Strategi kebijakan yang dibahas dalam Rakornas ini meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantung-kantung kemiskinan.
Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Niken Widiastuti, menjelaskan bahwa DTSEN adalah basis data terpadu yang menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). DTSEN digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan lainnya, memastikan ketepatan sasaran dan transparansi dalam penyaluran bantuan.
Target Ambisius Pemerintah, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), Maliki, menyampaikan target ambisius pemerintah untuk mencapai kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang dalam RPPN 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029. Pemerintah optimis target ini dapat tercapai melalui kerja keras dan kolaborasi lintas sektor yang kuat. (Tarudi Sulaksana )
