INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 yang berlangsung di Hotel Prima Indramayu, Minggu (8 - 9 /2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ono Surono yang juga merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menurutnya, H.Sirojudin, S.P., M.Si Wakil Ketua 1 DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran di tahun 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan di daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ono Surono.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara wakil rakyat dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyerap masukan, aspirasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Tekankan Visi Jabar Istimewa dan Peran Desa
Dalam kesempatan tersebut, Ono Surono juga menegaskan komitmennya untuk mendorong terwujudnya visi “Lembur di Urus, Kota di Tata, dan Jabar Istimewa.”
Ia menjelaskan bahwa makna dari Lembur di Urus adalah desa harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
“Desa harus diurus dengan serius. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus aktif agar seluruh desa di Jawa Barat bisa berdaya secara maksimal. Karena persoalan pemerintahan pada dasarnya berawal dari desa sebagai pemerintahan paling bawah,” tegasnya.
Ono Surono juga berharap ke depan akan ada pelatihan-pelatihan khusus bagi operator desa di seluruh Jawa Barat guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pemerintahan desa.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan desa, agar dibangun dengan kualitas yang baik melalui dukungan Anggaran Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan, harus terbangun dengan baik dan berkualitas agar benar-benar menunjang aktivitas dan perekonomian masyarakat desa,” pungkasnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik. (@ Teja , S.Spj )
